Ambon,Tabaosmaluku.com – Berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan jaringan koordinasi di Maluku, berkumpul dalam sebuah forum diskusi khusus bertajuk “Bacarita Manis e”. Forum ini bertujuan untuk membahas secara mendalam isu “gender, kesetaraan (equality), dan inklusi sosial (GESI)”dalam pembangunan daerah.
Dalam forum-forum besar seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), sering kali berbagai isu seperti infrastruktur dan kemiskinan menjadi perhatian utama. Akibatnya, isu-isu terkait kesetaraan gender dan keterlibatan sosial sering kali kurang mendapat sorotan yang memadai. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang sebagai Musrenbang tematik yang secara khusus menggali permasalahan GESI, memastikan isu-isu tersebut mendapatkan tempat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kegiatan ini memungkinkan keterlibatan lebih banyak perwakilan masyarakat, sehingga kita dapat mendengar langsung berbagai perspektif. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” Ujar Kepala Bappeda Maluku Anthon Lailosa kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (25/2/2025).
Laiolosa katakan, Kegiatan ini merupakan langkah inovatif yang didukung oleh berbagai LSM, seperti Yayasan Bakti, Lead Province Kala, dan Koordinator Program Inklusif kolaborasi ini menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah sosial, tetapi perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal.
Hasil dari diskusi ini akan dikategorikan berdasarkan kewenangan, baik di tingkat pusat, provinsi, daerah, maupun organisasi sosial non-pemerintah. Langkah ini bertujuan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
Ia berharap, model diskusi ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Salah satu contoh yang sudah menunjukkan ketertarikan adalah Lombok, yang berencana menerapkan konsep serupa di wilayahnya.
“Ini bukan sekadar kegiatan tahunan, tetapi sebuah inovasi yang memperdalam pemahaman dan solusi terhadap masalah GESI. Dengan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, terutama komunitas rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan, kita bisa menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif,” tambahnya.
Dalam Musrenbang biasa, keterlibatan kelompok tertentu sering kali terbatas hanya pada beberapa perwakilan. Misalnya, dalam diskusi tentang disabilitas, hanya satu atau dua perwakilan yang bisa hadir. Namun, dalam forum ini, lebih banyak suara didengar, memastikan bahwa setiap kelompok memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Ke depan, pendekatan Musrenbang tematik seperti ini diharapkan dapat diterapkan untuk berbagai isu lainnya, sehingga kebijakan pembangunan daerah semakin inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.(**)
