Ambon, Tabaosmaluku.com – Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI menggelar kegiatan dialog lintas agama di Provinsi Maluku, menghadirkan para pimpinan agama, lembaga keagamaan, serta stakeholder lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional untuk memperkuat harmoni dan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga sarana strategis untuk menyerap aspirasi langsung dari para tokoh agama dan pemangku kepentingan di daerah,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Alimudin Kolaletna kepada wartawan, Selasa (29/4/2025) Di lantai 7 kantor gubernur Maluku.
Menurutnya, dialog ini penting sebagai langkah edukasi masyarakat dan upaya preventif terhadap potensi konflik keagamaan.
Dalam forum yang berlangsung hangat tersebut, berbagai aspirasi muncul dan menjadi bahan masukan yang akan dirumuskan menjadi kebijakan nasional. “Aspirasi yang kita serap sangat memperkaya referensi dan pengetahuan kita. Dengan dukungan data dan pengalaman lapangan, semua ini akan menjadi bahan bagi pemerintah pusat dan DPR dalam merancang kebijakan ke depan,” jelasnya.
Salah satu sorotan utama adalah pentingnya membumikan dialog hingga ke lapisan masyarakat akar rumput. Para peserta berharap kegiatan serupa tidak hanya dilaksanakan di kalangan elite atau ketika terjadi konflik. “Kita ingin dialog ini menjadi gerakan rutin yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, bukan kegiatan reaktif yang bersifat insidental,” tegasnya.
Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah, dan Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, kegiatan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali peran lembaga keagamaan sebagai motor penggerak perdamaian. Selain itu, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) juga diharapkan mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam hal penguatan kapasitas dan pembiayaan yang proporsional.
Meski berbagai upaya sudah dilakukan, evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan kepada masyarakat masih belum optimal. Karena itu, Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas program-program edukasi dan memperluas jangkauannya ke masyarakat bawah.
“Kami ingin pastikan bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk kelompok tertentu, tapi bisa dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.(**)
