
Ambon,Tabaosmaluku.com – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menekankan bahwa visi swasembada yang disampaikan oleh Presiden Prabowo merupakan langkah penting untuk memperkuat kedaulatan nasional.
“Pesan Presiden Prabowo sangat relevan dengan visi yang selama ini diperjuangkan oleh FPKS. Kami percaya bahwa swasembada pangan dan energi tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan lokal, tetapi juga menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Saadiah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (27/10/2024).
“Kami menemukan bahwa, harga pupuk masih menjadi tantangan besar. Saya berharap pemerintah lebih memperhatikan subsidi pupuk dan distribusi benih unggul agar bisa tersebar secara adil di berbagai daerah, termasuk Maluku dan Papua,” terangnya.
Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan Dari hasil perjuangannya di DPR, Maluku mendapatkan alokasi benih unggul untuk sekitar 19.000 hektare lahan. Ia bersyukur, karena aspirasi yang disampaikannya mendapat respons positif dari kementerian terkait, sehingga hampir seluruh lahan sawah di Maluku akan menerima bantuan benih berkualitas.
Menurut Saadiah pentingnya kawasan multikultura untuk mendukung swasembada pangan di Maluku.
“Kita harus menjadikan Maluku sebagai salah satu kawasan swasembada pangan, bukan hanya beras, tapi juga pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian,” tambahnya.
Diversifikasi Pangan dan Penguatan Ketahanan Pangan Maluku
Lebih lanjut, Anggota DPR RI Dapil Maluku ini menegaskan bahwa, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada beras. Menurutnya, pangan lokal seperti sagu, kasbi (singkong), dan keladi harus mendapat perhatian serius sebagai alternatif pangan utama di Maluku.
“Pemerintah harus melihat bahwa pangan bukan hanya soal beras. Kita punya sumber daya lokal yang kaya, seperti sagu dan umbi-umbian, yang harus dikelola dengan baik untuk ketahanan pangan daerah.
Ia menambahkan Sementara Dalam sektor perikanan, perlunya perhatian serius terhadap infrastruktur penyimpanan hasil laut. Ia mengusulkan agar Bulog tidak hanya fokus pada penyimpanan beras, tetapi juga memiliki cold storage untuk ikan.
“Kita tahu bahwa Maluku memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Jika Bulog bisa menyimpan padi, maka kita juga harus punya infrastruktur untuk menyimpan ikan. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Ia juga menyinggung kebijakan perikanan terukur yang saat ini sedang diuji coba di Zona 03 dan 718, termasuk perairan Aru. Namun, ia menegaskan bahwa jika kebijakan ini merugikan masyarakat Maluku, maka pihaknya akan menolak.
“Saya sudah tegaskan di rapat Komisi IV, jika kebijakan ini justru merugikan masyarakat dan pemerintah daerah, maka kami menolak. Tapi jika bisa memberi dampak positif bagi ekonomi Maluku, maka kita akan mendukung dengan catatan regulasi harus berpihak pada daerah.
Perjuangan Regulasi dan Aspirasi Maluku ke Pusat
Saadiah menekankan bahwa, perjuangan Maluku tidak bisa dilakukan sendiri. Ia berharap, dengan adanya gubernur baru, komunikasi dengan pemerintah pusat bisa lebih maksimal untuk memperjuangkan perubahan regulasi yang menguntungkan Maluku.
“Regulasi adalah payung hukum. Jika regulasi ini tidak diubah, maka bagi hasil tetap tidak akan adil bagi Maluku. Kita harus berjuang bersama-sama agar aspirasi Maluku bisa diperjuangkan di tingkat nasional.
Selain pangan dan perikanan, Saadiah juga menyinggung pentingnya peremajaan tanaman rempah, khususnya cengkeh dan pala. Menurutnya, Maluku sebagai daerah rempah harus memastikan bahwa perkebunan cengkeh dan pala dikelola dengan baik.
“Kita harus memastikan bahwa, perkebunan rempah ditata dengan serius. Cengkeh dan pala adalah primadona Maluku, dan peremajaan tanaman harus menjadi perhatian utama.(**)
