Ambon, Tabaosmaluku.com – Gerak cepat dalam penyelarasan kepemimpinan dan reformasi birokrasi menjadi fokus utama bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela Kepada wartawan, Rabu ( 12/3/2025) di ruang kerjanya.
Menurut Tamaela, pentingnya sinergi antara kepala daerah dan birokrasi yang kompatibel dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dijelaskannya, bahwa langkah rotasi birokrasi telah diisyaratkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui surat edaran yang mengizinkan kepala daerah untuk segera melakukan perubahan setelah pelantikan. Proses ini harus mengikuti tahapan yang telah ditentukan, termasuk pengajuan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Dalam Negeri.
Dukungan dari kementerian terkait juga diharapkan dapat membantu kepala daerah dalam merealisasikan visi-misi serta program prioritas mereka. Sebagai bagian dari koalisi pemenangan, pihak terkait berkomitmen untuk menopang 17 program unggulan yang telah dirancang untuk pembangunan kota.
Birokrasi yang akan dipilih diharapkan terdiri dari pejabat yang kapabel, inovatif, dan mampu mendukung kebijakan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional. Hal ini menjadi penting terutama dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang ditekankan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai efisiensi serta percepatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terkait dengan anggaran, Tamaela menyampaikan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat menuntut peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengumpul PAD didorong untuk meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, perlu adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan baru yang dapat dimasukkan dalam regulasi daerah.
Saat ini, DPRD Kota telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi peningkatan PAD. Panja ini bertugas menggali potensi pendapatan baru, mengawasi realisasi PAD, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota agar target pendapatan dapat tercapai.
Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan kepala daerah dapat segera merealisasikan program prioritas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.(**)
