Ambon, Tabaosmaluku.com – Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2025-2029. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Maluku, dihadiri anggota DPD RI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, para bupati dan wali kota se-Maluku, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, asosiasi usaha, serta perwakilan kementerian terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa RPJMD 2025-2029 memiliki visi “Transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045”, yang akan diwujudkan melalui tujuh misi atau sabta cita, yakni:
1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan, dan akuntabel.
2. Penuntasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran melalui kebijakan tepat sasaran, efisien, dan efektif.
3. Penguatan pembangunan SDM, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan prestasi olahraga.
4. Peningkatan infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi guna mendukung konektivitas antar dan intra wilayah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan, serta mitigasi perubahan iklim dan ketahanan bencana.
6. Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, pemberian insentif kepada UMKM, membuka akses pasar, dan mengurangi disparitas wilayah.
7. Revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan berbasis adat dan budaya dalam semangat hidup orang basudara serta penegakan hukum.
Gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk mendukung target pembangunan nasional, termasuk implementasi Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Visi Nasional, serta beberapa instruksi presiden terkait efisiensi belanja negara, penuntasan kemiskinan, dan pembentukan koperasi desa.
Selain itu, Gubernur menyoroti tiga proyek strategis nasional di Maluku yang perlu disinergikan, yakni:Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru,Pengembangan Lapangan Abadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Pengembangan Maluku Integrated Port di Kabupaten Seram Bagian Barat.
“Musrembang ini harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar perencanaan benar-benar efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Maluku,” tegasnya.
Acara ditutup dengan doa dan harapan agar seluruh pihak dapat bekerja sama mendukung pencapaian pembangunan Maluku yang lebih maju dan sejahtera di masa mendatang.(**)
