Ambon,TAbaosmaluku.com – Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku 1446 Hijriah, bertemakan “Berkhidmat dalam Menegakkan Kemaslahatan dan Keharmonisan Umat”, resmi dilaksanakan di Asrama Haji Waiheru Ambon, yang akan berlangsung dari 7 s/d 8 Oktober 2024.
Musyawarah Daerah ini dibuka secara langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, yang ditandai dengan Pemukulan Rebana, pada Senin (7/10/2024).
Hadir juga pada kesempatan itu Wakil Ketua MUI Bidang Dakwah sekaligus Koordinator MUI Wilayah Timur K.H.Muhammad Cholil Nafis beserta rombongan, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua MUI Provinsi Maluku dan jajaran beserta MUI Kabupaten Kota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, dan unsur terkait.
Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Sadali pada kesempatan itu menyambut baik, pelaksanaan Musyawarah di hari ini.
Ia berharap semoga musyawarah ini dapat melahirkan kepemimpinan MUI yang terus mengayomi dan membina umat, untuk kemajuan daerah bangsa dan negara.
“Eksistensi MUI sebagai wadah perhimpunan para ulama, cendekiawan, dan tokoh Islam telah banyak mewarnai sejarah dan perjalanan negeri ini, MUI telah memberikan kontribusi bagi pembangunan kehidupan beragama, penguatan Iman dan Taqwa, serta pemberdayaan umat,” jelas Sadali.
Sadali berharap MUI Maluku, dapat terus melakukan konsolidasi organisasi, dan memperkuat perannya sebagai otoritas keagamaan, yang dipercaya oleh umat Islam di Provinsi Maluku, dengan memberikan fatwa-fatwa, nasihat dan panduan ke-Islaman yang jelas dan bijak, dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan, MUI Maluku harus terus menjadi sumber pencerahan dan referensi ke-Islaman yang solid bagi masyarakat Maluku.
“Selama ini Maluku telah dikenal dengan keberagaman agama dan budaya yang membingkai masyarakat di bumi raja-raja ini, sehingga diharapkan MUI Maluku, dapat terus berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, senantiasa mendorong dialog antar agama, mediasi konkrit dan kegiatan sosial, yang semakin memperkuat solidaritas dan soliditas antara umat beragama di Maluku,” tambah Sadali.
MUI Maluku harus dapat berperan sebagai jembatan, antara komunitas Muslim dan agama lain, guna mencegah potensi konflik serta memperkuat persatuan di Maluku.
“Dalam rangka momentum PILKADA, MUI Maluku bisa menjadi penyeimbang dalam dinamika sosial politik lokal, dengan sikap netral dan kebijaksanaan, MUI diharapkan mampu memberikan pandangan yang moderat, sejuk dan menyenangkan, sehingga mendorong stabilitas politik, serta mendukung pelaksanana PILKADA yang aman, damai, jujur, dan demokratis,” tegas sadali.
Sebelum menutup sambutannya, Sadali mengharapkan agar MUI Maluku, dapat terus berkolaborasi dan membangun kerjasama yang kuat, dengan sesama organisasi keagamaan maupun dengan Pemerintah Daerah.
“Kami tentu akan terus membuka ruang yang seluas-luasnya bagi MUI, untuk turut terlibat dalam setiap dimensi pembangunan di Provinsi Maluku,” tutup Sadali. (**)
