Ambon, Tabaosmaluku.Com – Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Maluku, resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Kamis (3/10/2024), berpusat di Swiss belHotel Ambon.
Sadali le dalam sambutannya berharap melalui Rapat Koordinasi ini, akan terjalin dengan baik semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan tingkat sektoral, untuk mewujudkan penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Maluku, yang menjadi aksi nyata dalam upaya mengurangi resiko bencana kebakaran.
“Kebakaran hutan mengakibatkan beberapa dampak negatif yang luar biasa seperti kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas transportasi baik darat laut maupun udara,”jelas Sadali.
Sadali menerangkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan masih ada di Maluku, namun terlebih lagi saat ini akan memasuki musim kemarau, dimana banyak lahan mengalami kekeringan dan mudah terbakar, ditambah lagi dengan semakin sulitnya sumber air untuk kebutuhan pemadaman api jika terjadi kebakaran hutan.
“Dalam rangka penanganan kebakaran hutan, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, rakor ini merupakan bentuk kesiapsiagaan kebencanaan lebih dini secara terpadu dalam menghadapi musim kemarau dan antisipasi terjadinya kebakaran hutan.
“Kami harapkan dalam rapat ini, kita bersama melaksanakan koordinasi dan evaluasi penanganan kebakaran hutan di Provinsi Maluku, serta merumuskan berbagai upaya antisipasi yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan,” harapnya.
Ia juga menambahkan diperlukan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara persuasif dengan melibatkan semua pihak dari level atas hingga sampai level bawah, untuk menjadi salah satu langkah nyata yang harus diagendakan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Harapan besar, kita semua memiliki kepedulian dan tanggungjawab untuk bergerak bersama-sama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor, dalam pelaksanaan tugas, dengan ini kita akan mampu mengatasi setiap kendala di lapangan,” tukasnya.
Menutup sambutannya, sadali berharap agar untuk tahun ini dan tahun-tahun kedepan, Maluku bisa bergerak bersama untuk mengatasi potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Untuk diketahui hadir juga pada kesempatan itu Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Otoritas Bandara Wilayah III Pattimura Ambon, Perwakilan KLHK, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, dan stakeholder terkait.
Semenatara Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana Dan Perubaan Iklim, Krisdianto, S.Hut,MSc,ph.D dalam sambutannya mengatakan, Kegiatan ini merupakan momen penting dalam upaya kita bersama untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Maluku,
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut amanat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK.849 Tahun 2024 tentang Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian yang telah hadir dalam rapat koordinasi hari ini. Kehadiran Bapak/Ibu menjadi wujud nyata kepedulian dan komitmen kita bersama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan akibatnya terhadap lingkungan, kesehatan, maupun perekonomian masyarakat.
Seperti kita ketahui bersama, kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia telah menimbulkan kerugian multidimensi. Pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, akan menyebabkan terjadinya kabut asap yang akan menyebar lintas wilayah provinsi bahkan lintas negara, dan menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi, aktivitas sosial sosial masyarakat, dan kesehatan masyarakatpun akan terganggu. Oleh karena itu, rapat koordinasi hari ini bertujuan untuk menyatukan langkah dan menyusun strategi terbaik guna mencegah dan mengendalikan karhutla secara lebih efektif.
Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam penanggulangan Karhutla di Indonesia tahun 2023, sehingga mengalami penurunan sebesar 29,59% dibandingkan tahun 2019 walaupun intensitas El-Nino 2023 lebih Moderat-Kuat dila dibandingkan El-Nino pada tahun 2019.
Namun perlu diwaspadai saat ini terjadi kenaikan suhu bumi dimana tahun 2023 menjadi tahun terpanas dengan kenaikan suhu rata-rata 1,45 ± 0,12 derajat celcius di atas rata-rata pra-industri (1850-1900). Hal ini berdampak semakin pendeknya periode El Nino dan musim karhutla menjadi semakin lama.
Dalam kondisi ini konsentrasi tiga gas emisi rumah kaca yang utama, yaitu karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida mencapai rekor tingkat observasi tertinggi, sehingga perlu pengawasan dan pengaturan kerja yang lebih cermat dan komprehensif serta kolaborasi antar pihak untuk mengurangi risiko karhutla.
Berdasarkan catatan KLHK, sampai dengan bulan Juni 2024, Provinsi dengan Karhutla tertinggi adalah Kalimantan Timur (13.225,13 Ha), Nusa Tenggara Timur (7.173,66 Ha), Nusa Tenggara Barat (4.901,70 Ha), Riau (4.249,71 Ha), Aceh (3.094,60 Ha), Kalimantan Barat (1.790,51 Ha), Maluku (1.666,01 Ha), Sulawesi Tengah (1.570,49 Ha), dan Kepulauan Riau (1.497,82 Ha).
Dalam kesempatan rapat koordinasi hari ini, kita akan bersama-sama mendiskusikan beberapa hal penting, di antaranya:
1.Melakukan identifikasi daerah rawan kebakaran dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil oleh semua pihak terkait.
2.Melihat tantangan dan Strategi Pengendalian Karhutla di Provinsi Maluku dengan Wilayah Kepulauan.
3.Melihat catatan kondisi Cuaca di Provinsi Maluku Saat Ini, untuk menentukan Strategi Modifikasi Cuaca, Apakah Perlu?
Harapan saya, melalui rapat koordinasi hari ini kita dapat menghasilkan solusi yang konkret dan dapat diimplementasikan di lapangan.
Dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, akademisi, perusahaan, media, serta masyarakat, sangat diperlukan untuk keberhasilan pengendalian karhutla.
Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan rapat koordinasi ini. Semoga apa yang kita diskusikan dan sepakati hari ini dapat memberikan manfaat bagi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Maluku.
Akhir kata, saya berharap rapat koordinasi ini dapat berjalan dengan lancar dan merumuskan strategi-strategi yang diperlukan untuk pencegahan karhutla.(**)
