Ambon,Tabaosmaluku.com – Dalam upaya mendukung perubahan di Kota Ambon, DPRD kota Ambon memastikan dukungan penuh terhadap kebijakan kepala daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu fokus utama adalah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama setelah Kota Ambon tiga kali berturut-turut mendapatkan disclaimer dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita tidak ingin kondisi ini terus berlanjut. Pawali dan Ibu Wawali diharapkan bisa mengidentifikasi dan mengatasi penyebab utama dari disclaimer ini, agar tidak terjadi kebocoran yang merugikan daerah,” ujar Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela kepada wartawan di gedung DPRD kota Ambon, Selasa (25/2/2025).
Diharapkan, dengan intensifikasi pengawasan dan perbaikan dalam tugas pokok serta pelayanan, Kota Ambon dapat keluar dari status disclaimer dalam penilaian tahun ini. Target selanjutnya adalah mencapai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan bahkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain perbaikan tata kelola keuangan, pemerintah daerah saat ini menekankan pentingnya integritas dan semangat kerja tinggi dalam membangun kota. “Pemerintahan kali ini harus go-go, membutuhkan orang-orang yang energik dan berintegritas. Tidak ada tempat bagi mereka yang bekerja setengah hati,” tegasnya.
Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran, pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi dan duduk bersama untuk menyusun langkah-langkah strategis. Semua ini bertujuan untuk membawa Kota Ambon keluar dari zona ketidaknyamanan dan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.(**)
