Ambon,Tabaosmaluku.com – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi Maluku, menggelar Forum Organisasi Perangkat daerah (OPD) Tahun Anggaran 2023, dan launcing aplikasi baileo maluku di ruang rapat lantai 6 hotel golden palace Ambon, Selasa (12/04/2022).
Forum yang akan digelar selama dua hari ini, bertema “pemantapan daya saing daerah melalui pemerataan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman provinsi Maluku “.
Kegiatannya dibuka Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan dr.mike.pontoh.
Pelaksanaan forum sendiri, disebutnya sebagai ajang diskusi dalam membagi pengetahuan dan pengalaman serta menyamakan persepsi untuk memberikan kontribusi pemikiran yang faktual dalam rangka menjawab berbagai permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di provinsi Maluku. kolaborasi pemikiran dari semua stakeholder terkait di lingkup provinsi Maluku.
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Ini kata gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Pontoh, merupakan amanat pasal 28 undang-undang 1945 yang menjadi landasan konstitusional, sehingga urusan perumahan dan kawasan permukiman ditetapkan menjadi salah satu urusan wajib, yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Di situlah, lanjut Pontoh terletak pentingnya kehadiran OPD DPKP dalam jajaran pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur .
Ia menjelaskan, data statistik kesejahteraan rakyat provinsi Maluku tahun 2022, sesuai hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022yang dirilis BPS, menunjukkan keadaan perumahan di Maluku diantaranya untuk status kepemilikan rumah yang ditempati milik sendiri sebanyak 75, 13 persen.Rumah yang beratap pseng sebanyak 91,50 persen, rumah berdinding tembok 84, 18 persen, berlantai (Jenis lantai utama terbuat dari keramik, ubin, tegel, teraso, semen dan bata merah) 89,96 persen, sedangkan sumber penerangan listrik (PLN dan non-PLN) 96,36 persen dan rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah sebanyak 97,74 persen,” paparnya.
Data tersebut, lanjut dia, menunjukkan peningkatan yang baik bila dibandingkan dengan hasil Susenas tahun lalu.
“Namun perlu kita sadari, masih banyak pekerjaan yang perlu kita selesaikan bersama guna mencapai target SDG’S 100-0-100 yaitu pencapaian air bersih hingga 100 persen di masyarakat, penurunan permukiman kumuh hingga 0 persen dan peningkatan sanitasi masyarakat hingga 100 persen,” jelasnya.
Meski begitu, menurut gubernur untuk mencapai pembangunan Maluku diperlukan sinergitas antar semua stakeholder terutama antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka diperlukan koordinasi antar sektor di masing-masing tingkatan pemerintah.
“Untuk itu saya berharap melalui forum ini dapat menghasilkan penyelarasan dalam penyusunan program dan rencana kerja 2024, yang akan diusulkan pada Musrenbang tingkat provinsi, rapat koordinasi teknis dan Musrenbang tingkat nasional,” harapnya.
Sementara ditempat yang sama ketika ditemui wartawan kepala dinas PKP Maluku ibu megi Samson jelaskan Launching Aplikasi baileo Maluku yang berlangsung hari ini merupakan pusat data informasi bagi perumahan dan kawasan permukiman provinsi Maluku.
Sehingga data- data yang kami kumpulkan baik dari Kabupaten/kota maupun Dari nasional,
Bisa mendapatkan data tentang perumahan dan kawasan permukiman di provinsi Maluk,”tandasnya.
Sebab ke depan data dan informasi merupakan kebutuhan masyarakat dan dapat dipakai apabila data sudah merupakan basis untuk pembangunan,
Melalui web yang ada di dinas perumahan dan kawasan permukiman,”tutupnya.
Sementara dalam laporan panitia, Asma Gannij hasan katakan Sebagai informasi, tujuan pelaksanaan forum kali ini adalah untuk meningkatkan kualitas program pembangunan bidang perumahan dan permukiman melalui sinkronisasi dan penajaman program kegiatan pemerintah serta memantapkan saya saing daerah melalui pemerataan pembangunan infrastruktur provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Peserta forum berasal dari Dinas PKP dan Bappeda kabupaten/kota sebanyak 40 orang, Dinas PKP provinsi sebanyak 45 orang dan undangan lainnya sebanyak 15 orang.
Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan forum, salah satunya adalah adanya arah kebijakan pemerintah pembangunan dan indikasi program, dan pagu anggaran infrastruktur perumahan dan permukiman.(TM.01)
