Ambon, Tabaosmaluku. Com – Ombudsman RI perwakilan provinsi maluku, kembali soroti hasil penilaian pelayanan publik tahun 2023 pemerintah kabupaten seram bagian barat.
Walaupun masih berada pada zona kuning, namun komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) untuk mencapai zona hijau terus akan diupayakan.
Hal ini disampiakan kepala inspektorat Organisasi Kabupaten SBB, Ahmad Syarif Heluth, usai menerima penilaian kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Rabu 21/02/2024.
“Upaya menuju zona hijau terus kami lakukan tentunya dengan kerja keras serta kinerja tinggi dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” tegasnya.
Sementara Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku, Hasan Slamat, menyampaikan hasil survei kepatuhan kepada Kabupaten SBB.
“Nilai akhir adalah 65,73, kategori C, dengan kualitas sedang,” ungkap Slamat.
Hasan akui, ada beberapa OPD penyumbang zona merah.
“Dinas Pendidikan misalnya harus memperbaiki pelayanan, yang kami rekomendasikan adalah bagaimana mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan. Ini mungkin yang jadi perhatian Pemerintah Kabupaten SBB. Selain itu Dinas Sosial, Puskesmas Waimital dan Piru, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih berada di zona merah dengan nilai rata-rata 60-an. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat nilai tertinggi, yaitu 76,21,” jelasnya.
Hal lain yang perlu diperhatikan, lanjutnya adalah pemanfataan website.
“Hampir sebagian OPD belum memanfaatkan website, padahal saat ini kita sudah berada dalam era digitalisasi karena itu perlu peningkatan yang lebih signifikan terhadap pemanfaatan website,” tandasnya.
Hasan berharap kinerja Pemerintah Kabupaten SBB akan semakin baik kedepan dengan kolaborasi antar OPD sehngga penilaian dapat meningkat ke zona hijau. (**)
